KABAR TASIKMALAYA

– Gonjang-ganjing soal pembelian tiga mobil dinas untuk para istri kepala daerah, akhirnya membuat Wakil Walikota Tasikmalaya, Diky Chandra buka suara. Diky membantah informasi yang menyebutkan bahwa pengadaan mobil dinas berjenis Innova Zenix itu ditujukan khusus untuk istri kepala daerah.

Diky menegaskan, bahwa kendaraan dinas tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan khusus istri kepala daerah, melainkan untuk mendukung operasional pemerintahan, termasuk kegiatan organisasi seperti PKK.

“Mobil dinas bukan untuk khusus istri kepala daerah. Bahkan kendaraan dinas itu tidak disimpan di rumah dinas, tapi di Setda, yang digunakan pun hanya mobil bekas Sekda dan wakil,” ujar Diky di MTsN 3 Tasikmalaya, Senin 19 Mei 2025.

Diky menjelaskan, rencana pembelian mobil dinas telah dibuat pada tahun 2024, sebelum dirinya dan Walikota dilantik. Rencana tersebut disusun oleh dinas teknis dan telah dilaporkan kepada jajaran terkait.

Untuk detail peruntukannya, ia mempersilakan publik mengkonfirmasi langsung ke dinas teknis seperti BPKAD. Menurutnya, kendaraan tersebut memang disediakan bagi siapapun yang membutuhkan dalam kapasitas kedinasan.

Diky juga mengungkapkan bahwa dari rencana tujuh unit mobil dinas yang akan dibeli, tiga unit telah terealisasi, sementara empat unit lainnya dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk pembelian armada pengangkut sampah.

“Kalau ini dianggap pelanggaran, silakan ditinjau. Tapi saya melihat ini lebih ke persoalan komunikasi. Insya Allah semuanya sesuai aturan,” katanya.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, Hj. Hesti Widiawati, memberikan penjelasan terkait pengadaan tiga unit kendaraan dinas baru pada tahun 2025.

Hesti menuturkan, kendaraan tersebut tidak diperuntukkan secara khusus bagi individu tertentu, melainkan untuk mendukung operasional di Sekretariat Daerah (Setda).

“Sebetulnya kendaraan dinas kepala daerah pun saat ini belum ada. Yang digunakan sekarang adalah kendaraan milik kepala daerah sebelumnya,” kata Hesti.

Menurut dia, dana yang seharusnya digunakan untuk membeli kendaraan resmi bagi walikota dan wakil walikota sudah termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, tetapi setelah itu dipindahkan ke tahun anggaran 2025.

Berikut ketiga kendaraan yang sudah dibeli tahun ini: satu unit Toyota Innova Zenix untuk Sekretaris Daerah (Sekda), serta dua unit lagi untuk mendukung kegiatan Sekretariat Daerah.

“Kami telah memesan kendaraan tersebut terlebih dahulu. Tidak ada penugasan spesifik bagi siapun. Meskipun satu unit memang ditujukan untuk Pak Sekretaris Daerah, mengingat dia belum memiliki kendaraan dinas. Bahkan saat ini pun, dia masih menggunakan mobil dari Asisten Daerah (Asda) III,” ungkap Hesti.

Dia menyebutkan bahwa apabila posisi Asda III suatu hari terisi, maka Sekda mungkin tidak memerlukan mobil dinas lagi untuk menjalankan tugas sehari-hari. Karena alasan tersebut, permintaan atas kendaraan ini dianggap sangat penting guna meningkatkan efektivitas operasi Setda.

Menyang efisiensi anggaran, Hesti menyatakan bahwa kebijakan ini hanya mulai diimplementasikan setelah acara pelantikan kepala daerah secara bersamaan.

Sedangkan pengadaan kendaraan sudah lebih dulu dipesan dan dianggarkan sebelum aturan efisiensi itu berlaku. Itulah sebabnya, pada Februari lalu, realisasi belanja kendaraan tersebut tetap berjalan.

“Pengadaan memang menjadi tanggung jawab BPKAD, namun setelah selesainya proses tersebut, kendaraannya langsung diberikan kepada OPD yang membutuhkannya, yaitu Bagian Umum Setda Kota Tasikmalaya,” jelas Hesti.

Bilang ditanyai tentang status operasional dari kendaraan itu, Hesti menyatakan bahwa dia tidak tahu dengan jelas. Akan tetapi, ia meyakinkan bahwa semua kendaraan tersebut telah diberikan kepada Bagian Umum. ***